Pemerintah Abai-Tak Larang Terbang, Pesawat Nyaris Jatuh di RI

Pesawat Nyaris Jatuh, Dari balik kaca kokpit, Kapten penerbangan Singapore Airlines SQ 21A mengendalikan Boeing 747 dengan penuh keyakinan. Malam itu, penerbangan dari Singapura menuju Sydney tampak berjalan mulus. Semua indikator normal. Cuaca di sepanjang rute juga diperkirakan cerah. Tak ada satu pun tanda bahaya. Di kabin belakang, 230 penumpang langsung tertidur lelap.

Pesawat Nyaris Jatuh

Pemerintah Abai-Tak Larang Terbang, Pesawat Nyaris Jatuh di RIDalam situasi darurat tanpa kepastian penyebab, sang kapten bersama kopilot segera menurunkan ketinggian dan mengalihkan arah menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Mereka bertahan dengan dua mesin tersisa.

Pemerintah Abai-Tak Larang Terbang, Pesawat Nyaris Jatuh di RI

Malam itu seharusnya menjadi penerbangan biasa bagi 230 penumpang yang menaiki pesawat Singapore Airlines SQ 21A, rute Singapura–Sydney. Dari balik kaca kokpit, sang kapten, seorang pilot berpengalaman, mengendalikan Boeing 747 dengan penuh keyakinan. Semua sistem berjalan normal, cuaca cerah, dan suasana di kabin terasa tenang. Namun, di langit Indonesia, nyaris terjadi tragedi penerbangan besar.


Kronologi Kejadian: Detik-Detik Mencekam di Langit Indonesia

Pukul 23.47 WIB, pesawat memasuki wilayah udara Indonesia. Tiba-tiba, sistem deteksi dini di kokpit menunjukkan anomali tekanan kabin. Tak lama kemudian, pesawat mengalami guncangan mendadak akibat arus udara tak terduga (clear-air turbulence) yang tak terdeteksi radar.

Kondisi makin memburuk ketika indikator ketinggian sempat menunjukkan penurunan ekstrem hingga 2.000 kaki dalam waktu kurang dari satu menit. Para penumpang yang semula terlelap pun tersentak bangun. Beberapa mengalami luka ringan akibat tak mengenakan sabuk pengaman.

Beruntung, berkat reaksi cepat sang kapten dan kru, pesawat berhasil kembali stabil setelah 8 menit penuh tekanan. Namun, insiden ini meninggalkan pertanyaan besar: mengapa pesawat tetap diizinkan terbang melewati jalur yang terbukti berisiko?


Investigasi Awal: Celah Dalam Regulasi Penerbangan Indonesia

Setelah insiden ini, berbagai pihak mempertanyakan standar keselamatan penerbangan di Indonesia, khususnya soal peringatan cuaca dan rute udara internasional.

Menurut laporan awal dari otoritas penerbangan sipil, wilayah udara tempat kejadian memang kerap menjadi jalur lalu lintas padat, namun belum dilengkapi dengan sistem radar cuaca canggih yang dapat memprediksi clear-air turbulence.

Lebih parahnya, tidak ada larangan atau pembatasan terbang di area tersebut dari pihak regulator, meski data historis menunjukkan bahwa wilayah itu pernah menjadi lokasi insiden serupa pada tahun-tahun sebelumnya.


Fakta Mengejutkan: Bukan Kasus Pertama

Beberapa pakar menyatakan bahwa ini bukan pertama kalinya insiden seperti ini terjadi. Berikut beberapa kasus serupa yang memperkuat dugaan adanya kelalaian sistemik:

  • 2009 – Pesawat Cathay Pacific mengalami turbulence berat di jalur yang sama. Beberapa penumpang luka.

  • 2015 – Maskapai Australia melaporkan masalah navigasi akibat gelombang elektromagnetik di area tersebut.

  • 2022 – Pilot Malaysia Airlines mengalihkan rute secara manual karena indikator cuaca yang tidak sesuai.


Peran Pemerintah dan Regulator: Tanggung Jawab yang Dipertanyakan

Sejumlah pengamat penerbangan mengkritik keras kurangnya pembaruan sistem navigasi dan radar cuaca di Indonesia, terutama di wilayah udara rute internasional yang padat.

Menurut Dr. Rizky Hidayat, pakar keselamatan penerbangan dari Universitas Indonesia:

“Sistem radar cuaca kita masih kalah jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lain. Belum lagi soal koordinasi antar lembaga. Ini harus jadi momen evaluasi total.”

Lebih lanjut, investigasi menunjukkan bahwa Badan Meteorologi tidak mengeluarkan peringatan cuaca apapun, padahal data satelit menunjukkan adanya pergerakan lapisan udara ekstrem pada ketinggian 35.000 kaki.


Tanggapan Singapore Airlines dan Penumpang

Singapore Airlines langsung memberikan pernyataan resmi sehari setelah insiden:

“Kami mengapresiasi kerja kru dan pilot yang menunjukkan profesionalisme luar biasa. Investigasi internal dan eksternal sedang berlangsung. Prioritas kami adalah keselamatan penumpang.”

Sementara itu, beberapa penumpang membagikan kisah mereka melalui media sosial. Seorang penumpang bernama Juliana Wong, warga negara Australia, menulis:

“Rasanya seperti di roller coaster. Saya terpental dari kursi karena tidak pakai seatbelt. Saya trauma tapi bersyukur masih hidup.”


Apa Itu Clear-Air Turbulence?

Clear-air turbulence (CAT) adalah guncangan udara yang terjadi tanpa adanya awan atau badai. Biasanya muncul di dekat aliran jet (jet stream) di ketinggian tinggi. Karena tidak terlihat di radar biasa, CAT menjadi ancaman serius bagi penerbangan komersial.

Fakta penting tentang CAT:

  • Tidak bisa dideteksi oleh radar konvensional

  • Sering terjadi di malam hari

  • Bisa sangat tiba-tiba dan kuat

  • Hanya dapat diprediksi melalui model atmosfer modern


Solusi dan Rekomendasi: Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Berdasarkan temuan awal dan analisis para ahli, berikut beberapa langkah penting yang seharusnya diambil pemerintah Indonesia:

  • Modernisasi sistem radar cuaca di seluruh wilayah udara yang dilalui penerbangan internasional.
  • Kerja sama regional dengan negara ASEAN dalam pertukaran data cuaca dan rute berisiko.
  • Peningkatan pelatihan ATC (Air Traffic Control) agar lebih sigap dalam menghadapi kondisi mendadak.
  • Pembentukan tim investigasi independen yang bisa mengevaluasi SOP keselamatan penerbangan nasional.
  • Larangan sementara atau revisi rute penerbangan di wilayah udara yang terbukti rawan.

Kesimpulan: Tragedi yang Nyaris Terjadi Harus Jadi Peringatan

Insiden Singapore Airlines SQ 21A bukan sekadar kejadian teknis biasa. Ini adalah peringatan keras bahwa keselamatan penerbangan di Indonesia belum ideal. Dalam dunia penerbangan modern, ketepatan informasi dan kesiapan sistem adalah segalanya. Mengabaikan teknologi atau peringatan kecil bisa berujung pada bencana besar.

https://talentosena.com.co/

https://frinterprovincial.com/

Wapres Gibran: Tahun Depan, Indonesia Harus Swasembada Gula Konsumsi

Swasembada Gula Konsumsi, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan target pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2026 dan gula industri pada tahun 2028 mendatang. Ia menilai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal krusial yang harus segera dicapai Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri acara Rembug Tani Bersama Wakil Presiden RI yang digelar di Lahan Ketahanan Pangan Lanud Adisucipto, Sleman, Yogyakarta, Senin (8/7/2025), didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

Swasembada Gula Konsumsi

Wapres Gibran: Tahun Depan, Indonesia Harus Swasembada Gula Konsumsi –  Sementara itu, Mentan Amran mengungkapkan kesiapan Kementerian Pertanian dalam mendukung petani dengan skema jaminan harga, pembiayaan tanpa agunan, serta program bongkar ratun nasional. Pemerintah, melalui BUMN, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap hasil panen tebu dengan harga minimal Rp14.500 per kilogram (kg).

Wapres Gibran: Tahun Depan, Indonesia Harus Swasembada Gula Konsumsi

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada gula konsumsi pada awal 2027. Hal ini disampaikan saat acara panen raya dan tanam tebu perdana di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 23 Juni 2025 . Gibran mengungkapkan bahwa negara harus bergerak cepat, belajar dari capaian swasembada beras di masa lalu, melalui peningkatan pupuk, bibit, dan mekanisasi.


Latar Belakang Krisis Gula Nasional

Konsumsi & Produksi Minyak Tebobo

  • Konsumsi gula nasional per tahun mencapai sekitar 7,3‑7,8 juta ton, terdiri dari 3,2 juta ton konsumsi rumahan dan 4,1 juta ton untuk industri .

  • Produksi gula dalam negeri hanya berada di kisaran 2,3–2,4 juta ton per tahun , menyebabkan defisit 4–5 juta ton.

  • Data BPS mencatat impor gula tahun 2023 mencapai 4,6 juta ton, terdiri dari 3,6 juta ton raw sugar, 991 ribu ton kristal putih, dan 50 ribu ton untuk kebutuhan khusus .

 Penyebab Ketergantungan Impor

  1. Produktivitas rendah: rendemen (hasil gula dari tebu) hanya sekitar 7–7,3%, jauh di bawah Thailand (~11,8%) dan Brasil (~10%) .

  2. Mesin pabrik usang, banyak pabrik gula di Indonesia sudah berusia puluhan tahun dan teknologi tidak modern .

  3. Produktivitas tebu per hektar menurun: dari 75 ton/ha pada 2013 menjadi sekitar 61,5 ton/ha pada 2023 .

  4. Dukungan kelembagaan lemah, akses teknologi, pupuk, mekanisasi dan pembiayaan petani masih terbatas .


Arah Kebijakan Pemerintah

Perpres No. 40/2023

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 40/2023 tentang percepatan swasembada gula dan bioetanol. Targetnya:

  • Gula konsumsi: swasembada pada 2028

  • Gula industri & bioetanol: tercapai pada 2030 .

 Strategi Utama

  1. Intensifikasi: peningkatan produktivitas melalui benih unggul, irigasi, pengelolaan lahan, bubut/giling tebu, serta revitalisasi lahan .

  2. Ekstensifikasi: penambahan lahan baru sebanyak 200 ribu–700 ribu ha .

  3. Modernisasi pabrik: revitalisasi peralatan di Pabrik Gula (PG), pembaruan mesin, dan efisiensi rendemen target 11–11,2% .

  4. Pendanaan & kemitraan:

    • Pemberian insentif kredit (mis. KUR turun dari 6% ke 3% oleh instruksi Wapres) .

    • Pembentukan badan pemodal seperti BPDP gula (serupa model kelapa sawit) .

  5. Riset dan inovasi: dukungan varietas unggul, teknologi on-farm dan off-farm, paket alsin Titan untuk petani rakyat .


Pernyataan Wapres Gibran

  • Gibran menegaskan bahwa target swasembada gula harus selesai paling lambat dalam 2 tahun, merujuk pada 2027 .
  • Pola kebijakan serupa dengan saat berhasil swasembada beras, termasuk pendampingan dan evaluasi kolaboratif dengan pemerintah daerah dan kementerian.
  • Rencana penurunan KUR menjadi 3% untuk petani tebu diseriusi untuk memperkuat sektor hulu .

 Tantangan di Lapangan

Kualitas Bibit & Mekanisasi

  • Gibran mengakui kualitas bibit tebu belum optimal; dukungan mekanisasi lewat Titan dan paket alsin diharapkan mampu mempercepat masa panen .

Infrastruktur & Transport

  • Ada disparitas besar logistik dan infrastruktur, termasuk irigasi dan akses angkutan — faktor penting dalam menekan biaya dan meningkatkan efisiensi Panen‑Pengangkutan-Giling .

Revitalisasi Pabrik

  • Banyak PG mengandalkan mesin tua yang menghasilkan rendemen rendah (<8%) . Revitalisasi membutuhkan injeksi modal dan investasi nyata.

4.4 Koordinasi Antar Pihak

  • Keberhasilan butuh kolaborasi lintas kementerian, BUMN, petani, asosiasi, akademisi, dan daerah — agar kebijakan Perpres terlaksana secara efektif .


Langkah Praktis Menuju Swasembada

5.1 Hulu: Petani & Lahan

  • Benih unggul + irigasi + alsin melalui Titan.

  • Bongkar–rawat ratoon tahunan; fokus pada Pulau Jawa (menyumbang 73% produksi), dalam 2–3 tahun mampu tingkatkan produksi tebu rakyat 662.000 ton dari lahan 298.000 ha .

Hilir: Pabrik & Teknologi

  • Revitalisasi pabrik berusia puluhan hingga mencapai rendemen 10–11%, setara Thailand dan Brasil .

  • Instalasi mesin modern & efisiensi tenaga, mengadopsi praktik Brazil (mesin modern) dan India (varietas unggul) .

Kebijakan Pendukung

  • Pembiayaan terjangkau: KUR 3%, kredit jangka panjang, insentif bagi PG dan petani.
  • Intervensi kelembagaan: pembentukan BPDP gula, kolaborasi PG–petani plasmanya .
  • Kontrol impor bertahap: impor dipertahankan hanya untuk kebutuhan industri sampai produksi domestik mapan .

 Pengembangan Hilir Produk

  • Produk turunan tebu seperti bioetanol, biogas, pupuk organik memberi nilai tambah dan mendukung ketahanan energi/gula dual (food & energy) .


Contoh Kasus dan Data

  • Sinergi pembiayaan: Program alsin Titan dari Kementan menurunkan biaya produksi petani signifikan; produktivitas meningkat ~10–20% .

  • Lahan Jawa: produksi tebu 21,3 juta ton dari 40 PG vs kapasitas optimal 22,4 juta ton — potensi besar dari optimasi lahan & giling .

  • Revitalisasi pabrik: PTPN sudah alokasikan PMN Rp 3,5 triliun untuk mesin dan hilirisasi gula/glenmore bioetanol .


Kesimpulan dan Rekomendasi Riset

Kesimpulan
Target swasembada gula konsumsi pada 2027–2028 adalah realistis jika ada:

  • Sinergi multitier (hulu–hilir)
  • Pendanaan tepat sasaran (petani & pabrik)
  • Modernisasi teknologi
  • Kebijakan impor terkendali
  • Rekomendasi Riset
  • Evaluasi pilot project Titan: hitung dampak ekonomis dan produktivitas.
  • Survei penerimaan petani terhadap varietas baru & alat mekanisasi.
  • Analisis biaya-manfaat revitalisasi pabrik modern.
  • Pemantauan progres bulanan realisasi lahan, produksi, impor, dan rendemen.

Penutup

Upaya swasembada gula adalah langkah strategis demi ketahanan pangan dan energi nasional. Dengan pengalaman sukses swasembada beras sebelumnya, kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi, dan modernisasi industri gula harus dijalankan secara terintegrasi. Wapres Gibran optimistis target 2027 bisa tercapai—jika pemerintah pusat, daerah, petani, pabrik, dan lembaga pendukung bergerak cepat dan sinergis.

https://gullmedalje.com/

https://completegamexperience.com/

Tags:

Penduduk Korsel Akan Berkurang 85% dalam 100 Tahun, RI Harus Waspada

Korsel Akan Berkurang, Bayangkan sebuah negara yang dibangun oleh generasi muda, tetapi pada puncak kejayaannya, – justru kehabisan tenaga untuk menopang masa depan. Inilah paradoks populasi yang tengah mengintai Asia, dan Korea Selatan. Dalam laporan terbaru dari Korean Peninsula Population Institute for Future, Korea Selatan diprediksi akan kehilangan hingga 85% dari total populasinya pada 2125. Proyeksi Korean Peninsula Population Institute for Future menggunakan metode cohort component untuk memproyeksikan tren demografis Korea selama satu abad ke depan.

Korsel Akan Berkurang

Penduduk Korsel Akan Berkurang 85% dalam 100 Tahun, RI Harus Waspada– Proyeksi yang sangat mencolok ini menegaskan tantangan demografis serius yang dihadapi Korea Selatan saat negara tersebut bergulat dengan tingkat kelahiran terendah di dunia dan populasi yang menua paling cepat. Per 2024, angka fertilitas total Korea Selatan yaitu rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya – sedikit meningkat menjadi 0,75, namun masih jauh di bawah tingkat pengganti populasi sebesar 2,1.

Penduduk Korsel Akan Berkurang 85% dalam 100 Tahun, RI Harus Waspada

Korea Selatan baru-baru ini kembali menjadi sorotan dunia setelah data terbaru menunjukkan proyeksi penurunan jumlah penduduk yang sangat drastis. Berdasarkan laporan Statistics Korea, diperkirakan populasi Korea Selatan akan menyusut hingga 85% dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. Fenomena ini menjadi peringatan keras tidak hanya bagi Korea Selatan, tetapi juga bagi negara lain di Asia, termasuk Indonesia.

Fakta Mengejutkan tentang Penurunan Penduduk Korea Selatan

Penurunan jumlah penduduk Korea Selatan sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa dekade terakhir. Tingkat kelahiran yang sangat rendah dan penuaan populasi menjadi dua faktor utama yang menyebabkan krisis demografi ini.

Berikut beberapa data yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan di Korea Selatan:

  • Tingkat kelahiran terendah di dunia: Pada tahun 2023, tingkat kelahiran Korea Selatan tercatat hanya 0,72 per wanita, jauh di bawah angka pengganti ideal yaitu 2,1.
  • Populasi menua dengan cepat: Diperkirakan pada 2070, sekitar 46% penduduk Korea Selatan akan berusia di atas 65 tahun.
  • Penurunan populasi mulai terjadi sejak 2020: Saat itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah kematian melebihi kelahiran.

Penyebab Utama Penurunan Penduduk

Ada beberapa alasan utama mengapa Korea Selatan menghadapi penurunan penduduk yang sangat drastis:

Beban Biaya Hidup yang Tinggi

Kehidupan di kota besar seperti Seoul sangat mahal. Biaya perumahan, pendidikan, dan kebutuhan pokok membuat generasi muda enggan menikah dan memiliki anak.

Budaya Kerja yang Ketat

Budaya kerja di Korea Selatan terkenal sangat kompetitif dan menuntut jam kerja yang panjang. Banyak anak muda yang akhirnya memilih fokus pada karier daripada membangun keluarga.

Kurangnya Dukungan Keluarga dan Sosial

Pemerintah Korea Selatan memang sudah meluncurkan berbagai program insentif kelahiran, namun hasilnya belum signifikan. Banyak pasangan muda merasa tidak mendapat dukungan memadai untuk mengasuh anak.

Dampak Penurunan Penduduk bagi Korea Selatan

Penurunan populasi akan berdampak sangat besar bagi perekonomian dan struktur sosial Korea Selatan. Beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi, antara lain:

  • Kekurangan tenaga kerja: Jumlah penduduk usia produktif akan berkurang drastis, mengancam keberlangsungan sektor industri dan jasa.
  • Peningkatan beban sosial: Dengan lebih banyak penduduk lanjut usia, beban jaminan kesehatan dan pensiun akan meningkat.
  • Lesunya pertumbuhan ekonomi: Kurangnya tenaga kerja dan turunnya konsumsi domestik bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Indonesia Harus Waspada

Meskipun Indonesia saat ini masih memiliki bonus demografi, kita tidak boleh lengah. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia harus belajar dari Korea Selatan:

Tren Urbanisasi dan Biaya Hidup

Di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, biaya hidup juga semakin tinggi. Generasi muda mulai menunda menikah dan memiliki anak karena alasan finansial, mirip seperti tren di Korea Selatan.

Penurunan Angka Kelahiran

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia turun dari 2,6 pada 2012 menjadi sekitar 2,18 pada 2022. Jika tren ini terus berlanjut, Indonesia bisa menghadapi masalah demografi serupa dalam beberapa dekade ke depan.

Penuaan Populasi

Meskipun masih relatif muda, populasi lansia di Indonesia sudah mulai meningkat. Diperkirakan pada 2045, sekitar 15% penduduk Indonesia akan berusia di atas 60 tahun.

Strategi yang Bisa Dilakukan Indonesia

Agar tidak bernasib sama dengan Korea Selatan, Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan strategis. Beberapa di antaranya adalah:

Meningkatkan Dukungan untuk Keluarga Muda

Pemerintah dapat memberikan subsidi pendidikan, tunjangan anak, dan fasilitas kesehatan gratis untuk anak-anak. Kebijakan ini dapat mendorong pasangan muda untuk memiliki anak.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Ramah Keluarga

Penerapan kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang, jam kerja fleksibel, dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja akan membantu orang tua bekerja sambil mengurus keluarga.

Mengedukasi Masyarakat tentang Pentingnya Regenerasi

Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak rendahnya angka kelahiran perlu digalakkan, terutama di kalangan generasi muda.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Lansia

Indonesia juga harus mempersiapkan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih baik untuk populasi lansia yang akan meningkat.

Belajar dari Negara Lain

Selain Korea Selatan, beberapa negara lain seperti Jepang, Italia, dan Jerman juga mengalami penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi. Jepang, misalnya, sudah lama berjuang melawan penurunan populasi dengan memberikan berbagai insentif keuangan dan program ramah keluarga. Namun, hasilnya tetap terbatas karena perubahan sosial yang mendalam tidak bisa diatasi hanya dengan insentif finansial.

Italia menawarkan bonus bayi dan subsidi bagi keluarga besar, sementara Jerman mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dengan memperbanyak penitipan anak. Meski begitu, tantangan tetap besar dan memerlukan pendekatan jangka panjang.

Kesimpulan

Fenomena penurunan populasi Korea Selatan menjadi cermin bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Meski saat ini Indonesia masih menikmati bonus demografi, tren penurunan angka kelahiran mulai terlihat dan harus segera diantisipasi.

https://bruceleecentral.com/

https://fleurbaix.com/

Tags:

Iran Punya Uranium Berlimpah, Bisa Ciptakan 9 Bom Nuklir Lebih

Iran Punya Uranium, Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki cadangan uranium – yang cukup besar untuk menciptakan hingga sembilan bom nuklir, meskipun fasilitas nuklirnya sempat dihantam serangan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dalam laporan Al Jazeera yang mengutip wawancara CBS News pada Sabtu (28/6/2025), Grossi menjelaskan, meskipun sejumlah fasilitas penting Iran mengalami kerusakan akibat serangan, sebagian masih tetap beroperasi. Ia menyebut, pengayaan uranium bisa segera dimulai kembali dalam waktu dekat.

Iran Punya Uranium

Iran Punya Uranium Berlimpah, Bisa Ciptakan 9 Bom Nuklir Lebih– Grossi juga menyoroti persediaan uranium yang telah diperkaya hingga 60%, atau hanya sedikit di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Jika Uranium itu dimurnikan lebih lanjut, kata Grossi, persediaan itu secara teoritis cukup untuk membuat lebih dari sembilan bom nuklir. Pernyataan Grossi ini disampaikan hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengklaim serangan militer yang dilancarkan bulan ini telah berhasil menghambat program nuklir Iran untuk waktu yang sangat lama.

Iran Punya Uranium Berlimpah, Bisa Ciptakan 9 Bom Nuklir Lebih

Iran kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah laporan terbaru dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengungkap bahwa negara tersebut memiliki cadangan uranium yang diperkaya hingga level tinggi. Laporan ini menyebutkan bahwa cadangan uranium Iran cukup untuk membuat setidaknya sembilan bom nuklir. Temuan ini memicu kekhawatiran baru terkait stabilitas kawasan Timur Tengah dan ancaman proliferasi senjata nuklir secara global.

Cadangan Uranium Iran Mencapai Titik Mengkhawatirkan

Menurut data IAEA, Iran saat ini memiliki sekitar 4.800 kilogram uranium yang telah diperkaya pada berbagai level. Dari jumlah tersebut, sekitar 120 kilogram uranium telah diperkaya hingga 60% kemurnian, yang mendekati level yang dibutuhkan untuk senjata nuklir (sekitar 90%).

Sebagai perbandingan, untuk membuat satu bom nuklir, dibutuhkan sekitar 25 kilogram uranium dengan tingkat kemurnian 90%. Artinya, dengan cadangan uranium yang dimiliki sekarang, Iran berpotensi memproduksi lebih dari sembilan bom nuklir jika mereka memilih untuk memperkaya uranium tersebut hingga level senjata.

Sejarah Program Nuklir Iran

Program nuklir Iran dimulai pada tahun 1950-an dengan bantuan dari Amerika Serikat melalui program “Atoms for Peace”. Namun, sejak Revolusi Islam 1979, hubungan dengan Barat memburuk dan Iran mengembangkan program nuklirnya secara independen.

Pada awal 2000-an, muncul kekhawatiran global bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir secara diam-diam. Hal ini memicu serangkaian negosiasi panjang dan akhirnya lahirlah Perjanjian Nuklir Iran (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) pada tahun 2015. Dalam perjanjian itu, Iran setuju untuk membatasi aktivitas pengayaan uranium dan membuka fasilitas nuklirnya untuk inspeksi internasional, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi.

Namun, pada 2018, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump secara sepihak menarik diri dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi keras terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran mulai meningkatkan kembali level pengayaan uranium dan membatasi akses pengawas internasional.

Mengapa Uranium Diperkaya Menjadi Isu Krusial?

Uranium alam mengandung sekitar 0,7% uranium-235, isotop yang dapat digunakan dalam reaksi nuklir. Untuk keperluan pembangkit listrik tenaga nuklir, uranium biasanya diperkaya hingga 3-5%. Namun, untuk senjata nuklir, uranium harus diperkaya hingga sekitar 90%.

Proses pengayaan uranium adalah salah satu hambatan teknis terbesar dalam pembuatan bom nuklir. Dengan uranium yang sudah diperkaya hingga 60%, Iran sebenarnya telah menempuh sebagian besar jalan menuju bahan baku senjata nuklir.

Respon Internasional

Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Israel, telah menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap temuan IAEA ini. Israel secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir dan bahkan telah beberapa kali dituduh melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mendorong agar negosiasi nuklir dengan Iran dilanjutkan. Namun, kondisi geopolitik yang rumit, termasuk perang proksi di Timur Tengah dan hubungan yang tegang antara Iran dan negara-negara Teluk, menyulitkan tercapainya kesepakatan baru.

Dampak Potensial Jika Iran Memiliki Senjata Nuklir

Jika Iran benar-benar mengembangkan dan memiliki senjata nuklir, akan terjadi perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Mesir kemungkinan akan terdorong untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri, memicu perlombaan senjata yang berbahaya.

Selain itu, keberadaan senjata nuklir di tangan Iran dapat meningkatkan risiko konflik besar di kawasan tersebut. Israel, yang diyakini juga memiliki persenjataan nuklir meski tidak diakui resmi, bisa saja melakukan serangan preventif. Situasi ini dapat memicu perang regional yang lebih luas dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, terutama terkait pasokan minyak.

Solusi dan Upaya Pencegahan

Beberapa langkah diplomatik sedang diupayakan untuk meredam ketegangan. Uni Eropa dan PBB mendesak agar Iran kembali mematuhi batasan pengayaan uranium sesuai JCPOA. Selain itu, berbagai negara menawarkan insentif ekonomi agar Iran bersedia menurunkan level pengayaan uranium dan memperluas akses bagi pengawas internasional.

Diplomasi dianggap sebagai jalan terbaik untuk mencegah berkembangnya krisis lebih lanjut. Namun, proses ini menghadapi tantangan besar, termasuk faktor politik domestik di Iran dan tekanan dari kelompok garis keras yang menginginkan Iran memiliki kemampuan nuklir sebagai “jaminan keamanan”.

Kesimpulan

Cadangan uranium Iran yang melimpah dan kemampuan teknis yang terus berkembang telah menimbulkan kekhawatiran serius di tingkat global. Dengan potensi menciptakan lebih dari sembilan bom nuklir. Negara Iran kini berada di persimpangan: apakah akan melanjutkan jalur diplomasi atau memilih jalur konfrontasi.

kadobet

https://comptonhistory.com/

Tags:

Kerja Keras Elon Musk Selama 10 Tahun Sia-sia, Malah Bawa Musibah

Kerja keras Elon Musk selama satu dekade untuk menghadirkan mobil tanpa sopir (automatic vehicle/AV) kini menuai kecaman. – Layanan taksi otomatis (robotaxi) Tesla yang baru diluncurkan di Austin, Texas, memicu penyelidikan dari otoritas keselamatan transportasi AS.

Kerja Keras Elon

Kerja Keras Elon Musk Selama 10 Tahun Sia-sia, Malah Bawa Musibah Akibat insiden ini, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) langsung menghubungi Tesla untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Investigasi terhadap sistem pengemudian otomatis Tesla, termasuk versi Beta FSD yang sempat menyebabkan kecelakaan fatal, juga masih terus berlangsung. Mengutip laporan CNBC Internasional, Rabu (25/6/2025), robotaxi Tesla yang digunakan adalah SUV Model Y, dengan perangkat lunak pengemudian otomatis terbaru bernama FSD Unsupervised.

Kerja Keras Elon Musk Selama 10 Tahun Sia-sia, Malah Bawa Musibah

Pendahuluan

Elon Musk, sang tokoh di balik revolusi kendaraan listrik dan mobil otonom lewat Tesla, telah mencurahkan 10 tahun dengan dedikasi tinggi pada sistem Full Self‑Driving (FSD) dan Autopilot. Namun sebuah insiden baru-baru ini memaksa National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) turun tangan secara resmi — sebuah pukulan telak terhadap reputasi dan hasil jerih payah bertahun-tahun.


2. Latar Belakang: Pengembangan FSD & Autopilot

  • Investasi jangka panjang: Sejak awal 2010-an, Musk mengarahkan Tesla mengembangkan sistem bantuan mengemudi (ADAS) yang canggih, termasuk Autopilot awal dan lanjutan FSD.

  • Harapan besar vs kenyataan: Autopilot dan FSD kerap digembar-gemborkan sebagai teknologi revolusioner, tetapi penggunaannya dari tingkat Level 2 (supervised) tetap memerlukan pengawasan manusia .


3. Insiden Terbaru: Pendorong Intervensi NHTSA

  • Kejadian FSD fatal: Ada kasus menonjol di Rimrock, Arizona, di mana seorang wanita tua tertabrak maut oleh Tesla yang sedang menjalankan FSD. Insiden ini akibat sinar matahari yang menutupi sensor, sehingga FSD gagal mendeteksi pejalan kaki wionews.com.

  • Berbagai kondisi minim visibilitas: FSD dianggap gagal dalam kondisi seperti kabut, debu, hujan, atau terik matahari — masalah yang berulang dan menonjol di beberapa kecelakaan .


Respon NHTSA: Pengumpulan Data dan Penyidikan

Permintaan Informasi Detil

NHTSA langsung meminta penjelasan lengkap dari Tesla, termasuk:

  • Bagaimana FSD merespons situasi visibilitas rendah?

  • Data kecelakaan dan pelambatan dalam situasi tersebut.

  • Evaluasi efektivitas perbaikan sistem sejak recall Desember 2023 .

Waktu dan Skala Investigasi

  • Tesla diminta menjawab paling lambat 18 Desember, dilanjutkan pengumpulan data tambahan untuk menyelidiki performa Autopilot dan FSD pasca perbaikan recall besar-besaran .

  • Investigasi menyoroti sekitar 2,4 juta unit Tesla yang dilengkapi fitur FSD dan Autopilot aktif .


Sebelumnya: Rekam Jejak Masalah Tesla & NHTSA

Tahun Isu & Tindakan NHTSA
2023 Recall >2 juta kendaraan karena Autopilot
2024 467 kecelakaan terkait Autopilot, 13 kematian
Awal 2025 Insiden “phantom braking”, 750+ aduan pengguna
Juni 2025 FSD robotaxi rencana dibahas, NHTSA minta info soal protokol cuaca buruk

Masalah tersebut menunjukkan pola berulang yang membuat NHTSA terus menerus menaikkan intensitas pengawasan.


Dampak terhadap Tesla dan Elon Musk

  1. Reputasi Teknologi Otonom Terguncang

    • Rencana ambisius seperti robotaxi jadi dipertanyakan.

    • Kritik domain hukum dan politis makin tajam .

  2. Penurunan Kepercayaan Investor dan Konsumen

    • Saham Tesla terguncang setelah NHTSA membuka penyelidikan baru .

    • Pasar mulai meragukan klaim teknologi otonom Tesla.

  3. Biaya dan Penundaan Peluncuran Robotaxi

    • Launching robotaxi di Austin ditunda, Texas minta izin baru, termasuk emergency plan dan protokol visibilitas rendah .

    • NHTSA minta detail protokol keselamatan real-time dan monitoring truprint .


Contoh Data dan Fakta Kunci

  • Insiden fatal Tucson 2023: Memicu recall lebih dari 2 juta unit .

  • 467 kecelakaan terkait Autopilot & FSD sejak 2016–2023, 13 di antaranya berujung kematian .

  • 750+ aduan phantom braking sejak 2021/22, dengan lebih dari 1.7 juta kendaraan model baru terlibat .


8. Poin Utama untuk SEO & Pembaca

  • Kata kunci utama: Elon Musk, Tesla, FSD, Autopilot, NHTSA, visibilitas rendah, recall Tesla.

  • Subjudul SEO-friendly seperti:

    • “Insight NHTSA: Kelemahan FSD dalam Cuaca Ekstrem”

    • “Dampak Insiden FSD Baru terhadap Peluncuran Robotaxi”

    • “Seberapa Serius Recall Autopilot 2023 Merubah Sistem Tesla?”

  • Meta description (untuk web):

    Temukan bagaimana insiden terbaru terkait Full Self‑Driving (FSD) Tesla membuat NHTSA turun tangan, membahayakan rencana robotaxi Elon Musk dan pengembangan teknologi otonom selama 10 tahun.


Kesimpulan: Antara Ambisi dan Kenyataan

Setelah 10 tahun berfokus pada kendaraan listrik dan teknologi mengemudi otonom, Elon Musk menghadapi kenyataan pahit: klaim revolusioner Tesla terbentur oleh kenyataan teknis dan regulasi keselamatan.
Insiden FSD terbaru memperlihatkan bahwa sistem belum siap menghadapi berbagai kondisi nyata, terutama visibilitas rendah. Dengan NHTSA yang kini mengumpulkan data, waktu, dan persetujuan, masa depan robotaxi dan strategi mobil otonom Tesla harus melewati evaluasi keamanan yang ketat.

Bagi Tesla, ini lebih dari sekadar technical glitch—ini adalah bagaimana ambisi visioner mereka diperiksa oleh realitas hukum dan keselamatan. Musk kini berada di persimpangan: terus mendorong inovasi teknologi atau memperkuat fondasi keselamatan terlebih dahulu?


Penutup

Kerja keras dekade Elon Musk untuk mewujudkan mobil otonom sedang diuji keras oleh regulasi dan insiden nyata. Apakah ini akan menjadi titik balik positif bagi Tesla—menjadikan mobil otonom lebih aman—atau justru awal dari penurunan kemajuan mereka? Waktu dan hasil investigasi NHTSA akan menjadi kunci.

https://fbd-cpa.com/

https://parsianforum.com/

Tags:

AS Serang Iran! Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat-Waspada PD3

AS Serang Iran, Ketegangan di Timur Tengah kian mendidih – setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat pada Minggu (22/6/2025) waktu setempat untuk membahas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Dalam forum tersebut, Rusia, China, dan Pakistan mendorong adopsi resolusi mendesak yang menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat di kawasan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan peringatan keras atas situasi terbaru.

AS Serang IranAS Serang Iran! Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat-Waspada PD3Serangan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya telah “menghancurkan total” situs-situs nuklir utama Iran, bergabung dengan Israel dalam salah satu operasi militer terbesar terhadap Republik Islam tersebut sejak Revolusi Iran 1979. Pernyataan ini menambah ketegangan internasional dan mendorong pertanyaan tentang langkah berikutnya dari Iran.

AS Serang Iran! Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat-Waspada PD3

Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan operasi militer bertajuk Operation Midnight Hammer, menargetkan tiga fasilitas nuklir Iran: Fordow, Natanz, dan Isfahan . Serangan ini memanfaatkan kekuatan penuh—125 pesawat tempur, rudal Tomahawk, dan Bom 30.000 lbs (GBU‑57A/B) dari bom-bomber B‑2—membuatnya menjadi aksi militer Barat terbesar terhadap Iran sejak 1979 .

Mengapa Ini Terjadi? Latar Belakang Konflik

Serangan ini merupakan eskalasi besar dalam konflik Iran–Israel, yang memanas sejak 13 Juni 2025 saat Israel menyerang infrastruktur pertahanan dan misil Iran pertama kali. AS lalu mengambil langkah jauh lebih jauh, dengan tujuan merusak program nuklir Iran dan menegaskan dukungannya pada Israel .

Dampak dan Kerusakan: “Monumental” vs “Superfisial”

  • Menurut AS: Semua fasilitas terkena kerusakan parah. Natanz “dihancurkan”, Fordow & Isfahan mengalami “kerusakan berat” .

  • Versi Iran: Klaim kerusakan superficial tanpa dampak permanen .
    Data satelit menunjukkan runtuhnya terowongan dan kerusakan pada fasilitas pengayaan uranium .

Reaksi Iran: Balasan dan Ancaman PD3

Iran mengecam sebagai “kejahatan kejam” dan pelanggaran hak asasi serta kedaulatan . Bundaran pers Israel dan AS menunjukkan Iran meluncurkan puluhan rudal—sekitar 30 missile—menyerang Tel Aviv dan Haifa, serta menyiapkan opsi untuk menutup Selat Hormuz, jalur transit minyak global terbesar .

Waspada PD3: Ancaman dan Alur Eskalasi

PD3 (Pendekatan Destabilisasi Tingkat 3) merujuk pada sikap waspada terhadap kemungkinan Iran membuka serangan balasan:

  • Tembakan rudal langsung ke target Barat (AS, Israel, sekutu di Teluk).
  • Penutupan Selat Hormuz, mengganggu distribusi minyak global 25% dari pasokan dunia .
  • Serangan proxy melalui milisi Hizbullah, Houthi, atau kelompok lainnya di Suriah, Irak, Lebanon .

Keamanan global pun terguncang, dipicu risiko gangguan rute perdagangan energi dan gelombang perang di kawasan.

Dewan Keamanan PBB Menggelar Rapat Darurat

Pada 22 Juni 2025, Sekretaris‑Jenderal PBB António Guterres menyatakan “darurat” dan menyerukan diplomasi, bukan perang . Pertemuan ini mengundang reaksi dari berbagai negara:

  • China & Rusia mendesak gencatan senjata instan untuk alasan kepercayaan dan stabilitas .

  • Amerika Serikat bersikeras siap merespons agresi Iran, termasuk balasan “devastating” jika masih ada serangan .

  • Aliansi Barat seperti Inggris, Australia, Uni Eropa mendukung non-proliferasi nuklir tapi meminta de-eskalasi .

Dampak Global dan Risiko Energi

Pasar minyak melonjak karena kekhawatiran pasokan terancam (Selat Hormuz dapat ditutup oleh Iran) . Selain itu, potensi serangan siber dan aksi radikal dalam negeri AS diperkirakan meningkat .

Analisis Eskalasi: Menyusuri Jalur Turunan Konflik

Skema Eskalasi Risiko
Serangan langsung AS Malah menambah intensitas konflik
Balasan Iran Bisa melibatkan AS, Sekutu, dan jalur energi global
Proxy Iran Perang di Suriah, Lebanon, Irak bisa bangkit
Gangguan siber Infrastruktur Barat bisa terkena
Diskusi nuklir berhenti Peluang diplomasi semakin tipis

Para pakar menyoroti bahwa Iran mungkin mengejar jalan nuklir jika merasa terpojok . UN dan berbagai otoritas memperingatkan perlunya “menghindari spiral tak terkendali” .

Mengapa Ini Penting untuk SEO dan Pembaca?

  • Headline kuat: Mengandung kata aksi (“Serang”), sensasi (“Dewan Keamanan PBB Rapat Darurat”), dan keyword strategis (“AS”, “Iran”, “PD3”).
  • Subjudul & poin penting: Memudahkan pembaca dan bot mesin pencari memahami struktur artikel.
  • Data & statistik: Membuktikan dengan detail teknis dan reaksi global memperkaya otoritas artikel.
  • Analisis dampak: Membuat konten lebih bernilai dan relevan untuk pembaca yang ingin memahami gejala politik dan ekonomi global.

Kesimpulan

  • Anda perlu paham bahwa konflik bukan sekadar tank dan bom, tetapi juga ancaman energi dan siber.
  • PD3 adalah tahap penilaian risiko tinggi, di mana semua hambatan diplomasi bisa runtuh.
  • Langkah konkret: seruan PBB, tekanan dari China–Rusia–Uni Eropa, dan sikap Britania & Australia membuka ruang diplomasi.
  • Yang harus diwaspadai: Penutupan Selat Hormuz = guncangan harga minyak. Eskalasi nuklir = ancaman besar bagi global.

 

 

Tags:

Terkuak! Bisnis Wisata Laut RI Banyak Dikuasai Pengusaha Besar

Wisata Laut RI, Direktur Infrastruktur PT Perikanan Indonesia (Perindo) – Muhammad Rizali Umarella menyoroti langsung realitas bisnis wisata laut Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh pengusaha besar. Padahal, laut memiliki karakter yang tak selalu ramah untuk investasi jangka panjang tanpa strategi adaptif.

Wisata Laut RI

Terkuak! Bisnis Wisata Laut RI Banyak Dikuasai Pengusaha Besar – Namun kondisi ini justru melahirkan inovasi dari warga lokal sendiri. Rizali pun mencontohkan bagaimana masyarakat nelayan di masa lalu menjemput ikan dari perahu besar menggunakan sampan kecil, karena dulu belum ada pelabuhan. Pola lama ini kini dimodifikasi jadi gagasan baru yang membuka peluang bisnis yang lebih inklusif.

Terkuak! Bisnis Wisata Laut RI Banyak Dikuasai Pengusaha Besar

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 95.000 km, dikenal sebagai salah satu surga wisata laut dunia. Namun di balik keelokan pantai dan kekayaan bawah lautnya, tersimpan realita yang kerap luput dari perhatian publik: bisnis wisata laut di Indonesia banyak dikuasai oleh segelintir pengusaha besar.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan: Apakah dominasi ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, atau justru menimbulkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya laut?

Dominasi Pengusaha Besar dalam Industri Wisata Laut

Bisnis wisata laut mencakup berbagai sektor seperti:

  • Resort pantai dan pulau privat

  • Aktivitas diving dan snorkeling

  • Wisata kapal pesiar dan liveaboard

  • Restoran dan akomodasi di kawasan pesisir

  • Tiket masuk kawasan konservasi bahari

Dalam praktiknya, akses terhadap modal besar dan perizinan eksklusif membuat para pengusaha besar lebih mudah masuk dan menguasai sektor-sektor tersebut.


Contoh Kasus: Kepulauan Seribu dan Labuan Bajo

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

Destinasi wisata premium ini kini banyak dikelola oleh konsorsium swasta dan investor besar. Resort-resort mewah tumbuh di atas lahan pesisir, sementara masyarakat lokal hanya kebagian peran sebagai pekerja informal.

Kepulauan Seribu, Jakarta

Sejumlah pulau dikelola secara privat oleh korporasi besar. Pulau-pulau tersebut tidak lagi bebas diakses publik, bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lokal dilarang melaut di sekitar perairan tersebut.

Mengapa Pengusaha Besar Mendominasi?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dominasi ini:

Akses Modal yang Besar

Membangun infrastruktur wisata laut seperti dermaga, resort, dan kapal membutuhkan investasi besar. Pengusaha besar memiliki akses ke pinjaman bank, investor, atau dana asing.

Kemudahan Perizinan dan Lobi Politik

Banyak dari pengusaha besar memiliki koneksi politik atau kemampuan untuk melobi pemerintah lokal maupun pusat agar mendapatkan hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Branding dan Akses Pasar Global

Mereka juga memiliki kemampuan untuk memasarkan destinasi secara internasional, bekerja sama dengan platform travel global, dan membentuk paket wisata eksklusif.

Dampak bagi Masyarakat Lokal

Positif:

  • Meningkatnya pendapatan daerah
  • Tersedianya lapangan kerja di sektor pariwisata
  • Peningkatan infrastruktur umum (jalan, listrik, pelabuhan)

Negatif:

  • Marginalisasi masyarakat adat pesisir
    Banyak komunitas nelayan atau warga lokal kehilangan akses atas laut atau pantai yang telah “dijual” kepada swasta.
  • Gentrifikasi wilayah pesisir
    Harga tanah dan kebutuhan hidup di sekitar kawasan wisata melonjak, menyulitkan masyarakat lokal untuk bertahan.
  • Ketimpangan distribusi keuntungan
    Sebagian besar keuntungan dinikmati investor dan pemilik modal, sementara masyarakat lokal hanya mendapatkan sedikit manfaat ekonomi.

Kebijakan Pemerintah: Masih Kurang Tegas

Pemerintah sebenarnya memiliki perangkat hukum untuk mengatur tata kelola wilayah pesisir, seperti:

  • UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 Tahun 2021 tentang Kawasan Konservasi

Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini masih lemah. Masih banyak pelanggaran seperti pembangunan di zona konservasi, penguasaan lahan tanpa partisipasi masyarakat, hingga pencemaran lingkungan oleh kegiatan wisata.


Solusi: Menata Ulang Model Bisnis Wisata Laut

Untuk menciptakan wisata laut yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah nyata, di antaranya:

1. Mengembangkan Usaha Wisata Rakyat (Community-Based Tourism)

  • Pemerintah daerah perlu mendukung koperasi nelayan dan BUMDes untuk mengelola objek wisata secara mandiri.

  • Pelatihan tentang hospitality, ekowisata, dan pemasaran digital sangat dibutuhkan masyarakat lokal.

Mewajibkan Skema Kemitraan

  • Investor swasta diwajibkan untuk bermitra dengan komunitas lokal dalam bentuk penyertaan saham, pemberdayaan tenaga kerja, atau pembagian hasil.

Transparansi dan Audit Sosial

  • Setiap pemberian izin pemanfaatan ruang pesisir harus melewati proses konsultasi publik.

  • Perlu dibentuk lembaga pengawas independen untuk memantau implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemanfaatan Teknologi untuk Pemetaan Akses Publik

  • Dengan teknologi GIS dan sistem informasi geospasial, pemerintah bisa membuat peta akses publik dan zona larangan privatisasi, agar masyarakat tahu wilayah mana yang bisa dimanfaatkan bersama.

Data Pendukung dan Fakta Terkini

  • Menurut data BPS 2023, sektor pariwisata bahari menyumbang sekitar Rp 120 triliun terhadap PDB nasional.

  • Namun, hanya 12% desa pesisir yang memiliki usaha wisata yang dikelola masyarakat setempat.

  • Dari 111 pulau kecil yang dikelola secara privat di Indonesia, mayoritas dikendalikan oleh perusahaan nasional dan asing, berdasarkan laporan WALHI (2022).

Kesimpulan

Dominasi pengusaha besar dalam bisnis wisata laut Indonesia memang mendatangkan investasi dan kemajuan infrastruktur. Namun jika tidak diatur dengan tepat, hal ini dapat menimbulkan eksklusi sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi.

https://frinterprovincial.com/

Tags:

Rahasia Clariant: Bersih-Bersih Reaktor Tanpa Boros Air, Biaya-Energi

Rahasia Clariant: Bersih-Bersih Reaktor Tanpa Boros Air, Biaya-Energi – Clariant sangat fokus pada inovasi hijau (green innovation) dan transisi ke ekonomi sirkular, dengan target pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan peningkatan jejak keberlanjutan produknya.

Clariant juga secara aktif mengembangkan solusi yang mendukung ekonomi sirkular dan praktik manufaktur ramah lingkungan. Melalui inovasi seperti PrecisionPurge, perusahaan berupaya membantu industri mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi operasional.

Rahasia Clariant: Bersih-Bersih Reaktor Tanpa Boros Air, Biaya-Energi PrecisionPurge adalah solusi inovatif dari Clariant yang dirancang untuk membersihkan reaktor secara efisien, mendukung praktik manufaktur berkelanjutan dengan meminimalkan penggunaan sumber daya dan limbah.

Rahasia Clariant

Keunggulan PrecisionPurge:

1. Efisiensi Pembersihan: PrecisionPurge memungkinkan pembersihan reaktor yang lebih cepat dan efektif, mengurangi waktu henti produksi dan meningkatkan produktivitas.

2. Pengurangan Limbah: Dengan teknologi ini, penggunaan bahan kimia pembersih dapat diminimalkan, mengurangi limbah berbahaya dan dampak lingkungan.

3. Hemat Energi dan Air: Proses pembersihan yang lebih efisien berarti konsumsi energi dan air yang lebih rendah, sejalan dengan tujuan keberlanjutan industri.

4. Keamanan Operasional: PrecisionPurge dirancang untuk meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi paparan operator terhadap bahan kimia berbahaya selama proses pembersihan.

PrecisionPurge adalah transformasi revolusioner dalam operasi pabrik multi-fungsi (Multi-Purpose Plant/MPP) di Clariant Tangerang, yang menjawab salah satu aspek paling boros sumber daya namun sering diabaikan dalam industri kimia: pembersihan reaktor saat pergantian produksi.

Melalui analisis sistematis dan kolaborasi lintas fungsi, Clariant merevolusi proses pembersihan dengan mengimplementasikan teknologi jet air tekanan tinggi yang disesuaikan dengan nozzle khusus serta protokol keselamatan yang ditingkatkan.

Teknologi PrecisionPurge memungkinkan adanya penghematan air sebanyak 200-300 m³ per bulan serta menurunnya konsumsi Listrik sebesar 3.500 kWh/bulan.

Teknologi ini juga memungkinkan efisiensi karena berkurangya waktu pergantian produksi hingga 60%, meningkatnya utilisasi reaktor (UEE) sebesar 2-5%, berkurangnya penggunaan air dan limbah cair, serta lebih rendahnya jejak karbon karena penghematan energi.

PrecisionPurge adalah titik temu sempurna antara keunggulan operasional dan kepemimpinan keberlanjutan. Teknologi ini membuktikan bahwa industri manufaktur Indonesia dapat memimpin dalam produksi yang efisien sumber daya tanpa mengorbankan standar kualitas kelas dunia.

Langkah besar Clariant dalam mengembangkan teknologi yang membantu industri mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi operasional dianugerahi Sustainability Award oleh Endress+Hauser Indonesia dalam acara Sustainability Recognition Forum 2025 pada 10 Mei 2025.

https://wspublishers.com

Bukit Asam (PTBA) Tebar Dividen Rp 3,82 Triliun, Ini Jadwalnya

Bukit Asam (PTBA) Tebar Dividen Rp 3,82 Triliun, Ini Jadwalnya – PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sepakat membagikan dividen tunai tahun buku 2024 sebesar Rp3.827.790.011.741 atau setara Rp332,44. Jumlah itu setara dengan 75% dari laba bersih tahun 2024 sebesar Rp5.103.720.015.654.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Kamis (12/6/2025). Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail mengatakan selambat-lambatnya, cum date dividen dilakukan sebulan setelah RUPST berakhir.

Bukit Asam (PTBA) Tebar Dividen Rp 3,82 Triliun, Ini Jadwalnya Dalam keterbukaan informasi, cum date jatuh pada tanggal 20 Juni 2025 untuk pasar reguler dan negosiasi, dan tanggal 24 Juni 2025 untuk pasar tunai. Sementara itu, ex dividen dilakukan pada tanggal 23 Juni 2025 untuk pasar reguler dan negosiasi, dan tanggal 25 Juni 2025 untuk pasar tunai.

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date dilaksanakan pada 24 Juni 2025. Selanjutnya, pembayaran dividen tunai tahun buku 2024 dilakukan pada tanggal

Bukit Asam

Emiten batu bara pelat merah yang tergabung dalam holding pertambangan MIND ID tersebut terkenal membagikan dividen ciamik, bahkan masuk dalam konstituen high dividen 20. Secara historis, PTBA dikenal konsisten membagikan dividen sejak 2003 lalu atau sudah lebih dari dua dekade.

Dividen yang dibagikan juga memberikan keuntungan yang relatif tinggi, dengan imbal hasil (yield) dividen pernah sampai 29%.

Emiten batu bara ini diketahui pernah membagikan dividen dengan rasio pernah sampai 100%, pada tahun buku 2021 dan 2022. Artinya seluruh laba dibagikan kepada investor.

https://ivacationinyourhell.com

Wamendikdasmen Ungkap Sekolah Gratis tak Mungkin Diterapkan Tahun ini

Wamendikdasmen Ungkap Sekolah Gratis tak Mungkin Diterapkan Tahun ini – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat buka-bukaan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sekolah swasta gratis. Menurut dia, hal tersebut belum memungkinkan diterapkan di tahun ini.

“Karena kita harus melakukan koordinasi dan menghitung secara cermat dari anggaran yang ada,” kata Atip saat ditemui wartawan setelah acara pembekalan Beasiswa Garuda di Gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Jakarta, Senin (16/6/2025).

Selain karena anggaran, menurut dia, perlu ada kolaborasi antarlintas kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, karena anggaran menjadi esensi dari implementasi kebijakan sekolah swasta gratis.

Wamendikdasmen Ungkap Sekolah Gratis tak Mungkin Diterapkan Tahun ini “Kami sedang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena esensinya itu kan menyangkut masalah anggaran,” kata Atip.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam putusannya, MK memerintahkan pemerintah untuk menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah negeri dan swasta. Putusan itu diketok hakim MK pada sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025) lalu.

Sekolah Gratis

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menilai frasa ‘wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya’ dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang hanya untuk sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya, kata Enny, ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri hingga peserta didik terpaksa bersekolah di sekolah swasta.

MK berpandangan, negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar.

Oleh karena itu, kata Enny, frasa “tanpa memungut biaya” dapat menimbulkan perbedaan perlakuan bagi peserta didik yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri dan harus bersekolah di sekolah swasta dengan beban biaya yang lebih besar.

“Sebagai ilustrasi, pada tahun ajaran 2023/2024, sekolah negeri di jenjang SD hanya mampu menampung sebanyak 970.145 siswa, sementara sekolah swasta menampung 173.265 siswa. Adapun pada jenjang SMP, sekolah negeri tercatat menampung 245.977 siswa, sedangkan sekolah swasta menampung 104.525 siswa,” ujar Enny, seperti dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi.

Menurut Enny, data tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya dengan membentuk satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, namun masih terdapat kesenjangan yang menyebabkan banyak peserta didik tidak dapat tertampung di sekolah negeri dan harus mengandalkan keberadaan sekolah/madrasah swasta.

“Sehingga terjadi fakta yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma konstitusi tersebut tidak memberikan batasan atau limitasi mengenai pendidikan dasar mana yang wajib dibiayai negara. Norma konstitusi a quo mewajibkan negara untuk membiayai pendidikan dasar dengan tujuan agar warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dalam mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, norma Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai pendidikan dasar baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta),” papar Enny.

https://gmcog.online