Mineral Strategis RI , Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi Bandar Al-Khorayef mendatangi Indonesia, salah satunya adalah untuk membahas perihal keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang kedua negara tersebut.

Pemerintah Arab Saudi menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama strategis dengan Indonesia dalam sektor pertambangan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara delegasi Pemerintah Arab dan Holding BUMN Pertambangan Indonesia, MIND ID (Mining Industry Indonesia), yang berlangsung awal pekan ini di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas peluang investasi dan kerja sama dalam pengelolaan serta hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah – komoditas unggulan Indonesia yang memiliki peran penting dalam transisi energi global.

Ketertarikan Arab Saudi pada Hilirisasi Mineral RI

Pemerintah Arab Saudi menyatakan ketertarikannya terhadap potensi besar Indonesia di sektor hilirisasi mineral, terutama untuk mendukung pengembangan industri kendaraan listrik (EV) dan energi baru terbarukan (EBT). Nikel dan kobalt yang melimpah di Indonesia menjadi bahan baku utama untuk baterai EV, menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di rantai pasok global.

“Kami melihat Indonesia sebagai mitra strategis dalam mengamankan pasokan mineral penting yang dibutuhkan untuk masa depan energi bersih,” ujar perwakilan delegasi Arab Saudi.

MIND ID Sambut Baik Rencana Investasi

Direktur Utama MIND ID menyambut positif minat dari Pemerintah Arab. Menurutnya, sinergi antara dua negara bisa menciptakan nilai tambah yang besar bagi kedua belah pihak, terutama dalam bentuk investasi langsung, alih teknologi, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

MIND ID juga memaparkan proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, termasuk pembangunan smelter, pengembangan kawasan industri hijau, serta program penguatan riset dan SDM di sektor pertambangan.

Peluang Kerja Sama yang Luas

Kerja sama ini tidak hanya mencakup aspek komersial, tapi juga terbuka pada kolaborasi di bidang riset dan inovasi, pengembangan teknologi pemrosesan mineral, serta praktik pertambangan berkelanjutan.

Indonesia yang tengah fokus pada peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri, bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat posisi sebagai hub industri baterai dan komponen EV di Asia Tenggara.

Dukungan Pemerintah Indonesia

Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM turut mendukung pertemuan ini sebagai bagian dari upaya diplomasi ekonomi. Pemerintah Indonesia secara aktif mendorong investasi asing yang membawa manfaat jangka panjang, baik dari sisi ekonomi maupun pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Q & A Pemerintah Arab Bertemu MIND ID, Tertarik Mineral Strategis RI

Apa tujuan pertemuan antara Pemerintah Arab dan MIND ID?

Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas peluang kerja sama investasi di sektor pertambangan Indonesia. Khususnya dalam pengelolaan dan hilirisasi mineral strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, dan bauksit.

Mengapa Arab Saudi tertarik pada mineral strategis Indonesia?

Arab Saudi melihat Indonesia sebagai negara dengan cadangan mineral kritis yang besar dan berpotensi tinggi.  Pastinya dalam mendukung pengembangan energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik (EV battery). Investasi di sektor ini sejalan dengan visi transisi energi global yang sedang dijalankan Arab Saudi.

Apa keuntungan bagi Indonesia dari kerja sama ini?

Indonesia berpeluang mendapatkan investasi asing langsung, alih teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai tambah mineral melalui hilirisasi. Hal ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri hilirisasi mineral di kawasan Asia Tenggara.

Apa peran MIND ID dalam kerja sama ini?

Sebagai Holding BUMN sektor pertambangan. MIND ID bertindak sebagai jembatan strategis yang mengelola sumber daya mineral nasional dan membuka ruang kerja sama dengan mitra global. Hal ini termasuk Arab Saudi, dalam investasi dan pengembangan industri hilir.

Apa dampak kerja sama ini terhadap industri baterai dan EV Indonesia?

Kerja sama ini dapat mempercepat pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini dapat memastikan pasokan bahan baku dan dukungan teknologi dari mitra luar negeri seperti Arab Saudi.

Kesimpulan

Pertemuan antara Pemerintah Arab dan MIND ID mencerminkan meningkatnya minat global terhadap mineral strategis Indonesia. Hal ini terutama untuk mendukung transformasi menuju energi hijau dan industri kendaraan listrik. Dengan kekayaan sumber daya seperti nikel, tembaga, dan bauksit, Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok global.

Kerja sama ini membuka peluang besar untuk investasi hilirisasi mineral, transfer teknologi, dan penguatan daya saing industri dalam negeri. Dukungan dari Pemerintah Indonesia serta keterlibatan BUMN seperti MIND ID menjadi kunci. Serta  dalam memastikan kolaborasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Bola188

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengerek tarif royalti di sektor mineral. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Nicolas D. Kanter menilai pemerintah perlu melihat kembali secara cermat terkait perbedaan tarif royalti antara bijih nikel (ore) dan produk akhir hasil pengolahan.

Menurut dia, jika tarif royalti bijih nikel terlalu tinggi, investor kemungkinan enggan untuk membangun smelter. Padahal pemerintah tengah fokus mendorong investor membangun proyek smelter.

“Jadi itu yang mungkin harus dipikirkan kalau kemarin. Kan kalau enggak orang akan cukup sampai di ore nya aja, ya nggak usah bangun, sampai ke itu aja yang membuat proporsionalnya enggak. Jadi itu maksud saya,” katanya dalam acara CNBC Indonesia Mining Forum di Jakarta, dikutip Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan perubahan tarif royalti akan semakin menekan para pelaku usaha. Terutama di sektor nikel.

Ia menilai, dengan rencana kenaikan menjadi 14-19%, Indonesia akan memiliki tarif royalti tertinggi apabila dibandingkan negara penghasil nikel lainnya.

“Jadi kita tarif royalti saat ini kan 10%. Akan ada kenaikan 14-19%. Ternyata dari seluruh negara penghasil nikel kita yang tertinggi yang 10%. Sebelum tambah yang 14-19%,” kata Meidy Senin (17/3/2025).

Menurut dia, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Asia, Eropa, dan bahkan negara tetangga tarif royalti nikel lebih rendah. Beberapa negara bahkan menerapkan royalti berbasis keuntungan (profit-based).

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa para pelaku usaha nikel domestik juga sudah menghadapi berbagai kewajiban yang cukup membebani. Ditambah lagi harga nikel di pasar global tengah anjlok.

“Coba di highlight baik-baik ada banyak kewajiban. Kewajiban-kewajiban dari beberapa para pelaku usaha khususnya nikel, satu. Kita makin turun. Harga nikel makin turun. Ini dia kewajiban pertambangan. Satu, harga. Kedua operasionalnya,” katanya.

Togel Macau

Selama momentum Ramadan dan Idulfitri 2025, masyarakat tidak perlu khawatir soal stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga avtur.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memastikan pasokan BBM aman dalam waktu 21 hari mendatang.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, secara umum kondisi ketahanan stok BBM aman, baik jenis bensin, diesel, minyak tanah maupun avtur. Pemerintah dan Pertamina berupaya menjaga ketahanan stok BBM pada kisaran rata-rata 19 sampai 21 hari.

“Selama periode posko hari Ramadhan dan Idulfitri 2025 BPH Migas dan Pertamina menyiapkan 125 terminal BBM, 7.746 SPBU dan 70 DPPU serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand yang tinggi,” ungkap Erika dalam Konferensi Pers Pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM Periode Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 2025, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dia melanjutkan, pihaknya memproyeksikan adanya peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite sekitar 11,7% dan Pertamax 11,2%. Selain itu, untuk konsumsi harian untuk biosolar diprediksi naik 16,2% dengan adanya pembatasan angkutan umum untuk logistik dan kenaikan konsumsi harian avtur sebesar 7,3% dibandingkan dengan konsumsi pada kondisi normal.

Lebih jauh, Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina juga bakal menyiagakan 40 terminal LPG, 731 SPPBE dan 6.517 agen LPG. BPH Migas menyebut, prognosa ketahanan stok LPG nasional dalam kondisi aman dengan coverage LPG pada kisaran rata-rata 11 sampai 13 hari.

Kondisi stok LPG dipertahankan tetap stabil selama periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025. BPH Migas dan Pertamina juga menyiapkan agen dan pangkalan LPG yang siaga 24 jam, khususnya pada wilayah dengan permintaan yang tinggi.

Di sisi lain, Subholding Gas Pertamina berkomitmen dan secara konsisten menjaga keamanan dan keandalan penyaluran gas bumi dari pemasok kepada lebih dari 5.800 pelanggan komersial, industri dan pelanggan kecil, lebih dari 814.000 pelanggan rumah tangga untuk jaringan gas dan pembangkit listrik yang melalui lebih dari 33.000 km jaringan pipa gas.

Untuk mendukung kelancaran pasokan energi selama Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membuka Posko Nasional Sektor ESDM Periode Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025 pada 17 Maret 2025.

Posko tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri ESDM dalam rangka Koordinasi Pengawasan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM, Gas, Listrik, serta Antisipasi Kebencanaan Geologi untuk mengamankan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tahun 2025. Posko ini dilaksanakan mulai hari ini 17 Maret 2025 hingga 11 April 2025 dan bertempat di Gedung BPH Migas, Jakarta.

Slot Deposit Dana

Kalangan pengusaha di Indonesia geram dengan tingkah laku organisasi masyarakat atau ormas yang kerap memalak atau melakukan pungutan liar, sambil meminta jatah proyek. Mereka pun akhirnya buka suara secara terang-terangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut fenomena ini telah mengganggu iklim investasi dan berpotensi merugikan ekonomi nasional.

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Bahkan, tak jarang ulah oknum ini menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri.

“Kami memang banyak menangkap keluhan dan keresahan dari para pelaku usaha atas ulah oknum ormas yang meresahkan dunia usaha. Dari keluhan-keluhan yang masuk, modusnya bermacam-macam, dari mulai pungutan liar, uang keamanan, hingga jatah proyek,” ungkap Shinta kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Jika masalah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa semakin luas. Ketidakpastian yang ditimbulkan akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Tak hanya itu, biaya ekonomi yang ditimbulkan dari praktik ini juga tidak kecil. Para pengusaha bukan hanya harus mengeluarkan dana tambahan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan investasi baru yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia.

“Hitungan kerugiannya pun bukan hanya dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga potensi hilangnya investasi yang masuk karena ketidakpastian berusaha,” imbuh dia.

Preman Ormas Tagih Jatah THR

Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, menjelang masa-masa tertentu, seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Idul Fitri, oknum-oknum ormas ini meminta jatah Tunjangan Hari Raya atau THR.

Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut, Hariyadi mengatakan, sebagian pengusaha memberikan THR kepada Ormas sebagai langkah antisipasi agar bisnis tetap berjalan lancar. “Tapi kembali lagi, situasi dan kondisi tiap daerah beda-beda,” ujar Hariyadi kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, di daerah yang tingkat masalah sosialnya tinggi, pengusaha cenderung lebih siap mengalokasikan dana untuk menghadapi permintaan semacam ini. Namun, bagi daerah yang relatif lebih aman dan tidak memiliki tekanan sosial yang besar, permintaan jatah THR dari Ormas bisa saja tidak terjadi.

Fenomena ini tentu menambah beban pengusaha yang sudah harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk biaya operasional yang semakin meningkat. Meski begitu, banyak yang memilih untuk mengikuti “tradisi” ini demi menghindari potensi gangguan yang bisa menghambat bisnis mereka.

“Kalau kita pendekatannya tidak luwes gitu ya, ya kenanya bisa banyak. Tapi kalau kita luwes artinya ya.. ‘ini mau gimana nih? Mau ngotot-ngototan?’ Yang ada jadi gak jalan tuh bisnisnya,” ungkap Hariyadi.

Preman Ormas Sudah Muncul Sejak Awal Bangun Proyek

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja turut mengakui aksi-aksi premanisme oknum ormas yang mengganggu bisnis pusat perbelanjaan/ mal terjadi dalam jangka yang lama. Bahkan, katanya, aksi premanisme itu berlangsung sejak tahap pembangunan mal dilakukan hingga saat sudah beroperasi.

“Kalau kami di industri ritel, industri pusat perbelanjaan, saya kira gangguan itu sudah terjadi sejak saat mulai pembangunan. Bahkan pada saat operasional pun, itu masih terjadi,” kata Alphonzus.

Kalangan preman yang masuk ke dalam ormas-ormas pun kata dia meminta jatah uang dengan dalih pengelolaan sampah mal. “Padahal Kementerian Lingkungan Hidup berharap penanganan sampah ini lebih profesional, lebih ke arah hijau, menjaga lingkungan hidup. Tetapi di beberapa daerah, penanganan sampah ini juga dikuasai oleh beberapa oknum preman yang cukup mengganggu,” ujarnya.

Alphonzus berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas, agar pelaku usaha bisa menjalankan bisnis tanpa tekanan. “Ini menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan dalam berusaha, serta biaya tinggi. Kalau bisa diatasi, akan sangat membantu iklim usaha,” harapnya.

Buruh Juga Ketiban Sial Aksi Preman Ormas

Tidak hanya pengusaha yang harus menanggung beban biaya tambahan karena ormas yang berlaku seperti preman, kalangan buruh sebagai kelas pekerja juga kena imbasnya.

Kalangan buruh yang sering diminta pungutan liar oleh ormas, yang meresahkan pabrik. Para ormas juga memakai modus mengutip uang lewat perekrutan karyawan perusahaan alias buruh PT.

Terkadang perusahaan memang membuka kuota perekrutan pekerja baru yang dikhususkan untuk warga di sekitar pabrik atau lokasinya beroperasi. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan ormas untuk mendapatkan uang dengan cara perekrutan melewati jalurnya. Nilainya pun mencapai puluhan juta rupiah.

“Ormas itu tidak hanya ketika ada acara, untuk masukin kerja. Itu sudah dari dulu, minta antara Rp 15 sampai Rp 25 juta, misal untuk satu orang cewek dikenakan Rp 15 juta, yang cowok Rp 25 juta,” ungkap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Sabtu (8/3/2025).

Sayangnya ‘pejabat wilayah’ seperti RT-RW yang seharusnya berperan untuk menenangkan terkadang justru turut serta satu sindikat dengan ormas. “Ada bekingan RT-RW setempat, kan harus ada KTP lingkungan terdekat jadi warga sekitar yang untuk direkrut,” sebut Ristadi.

Pada akhirnya warga sekitar perusahaan atau pabrik yang seharusnya mendapatkan manfaat justru ikut terkena pungli. Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk tegas membenahi masalah ormas yang sudah membudaya.

“Pak Prabowo harus pakai manpowernya dia yang turun dengan Aura sebagai alumni Tentara biar bener-bener pada takut, Kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya nggak takut. Mafianya itu Kadang-kadang kalau sudah Mafia begitu urusannya kan sudah pada nekat mereka itu,” ujar Ristadi.

Respons Pemerintah, Menaker Bilang Begini

Besarnya keluhan terhadap aksi premanisme ormas di dunia usaha pun telah mendapat respons dari pemerintah, salah satunya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Dia pun menegaskan, jika suatu tindakan tergolong sebagai pemalakan, maka itu sudah jelas merupakan tindak pidana. “Itu kalau memalak artinya pidana dong ya. Ya Berarti harus hubungan nanti dengan aparat penegak hukum nanti,” kata Yassierli saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Tak hanya itu, Yassierli menegaskan, jika terbukti terjadi pemalakan, maka tindakan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hukum. “Kalau itu adalah memalak, memang memalak, artinya itu ya pelanggaran jatuhnya,” sambungnya.

Kemudian ketika ditanya apakah dari Kemnaker akan ada tindakan tegas atau upaya pembukaan lapangan kerja untuk mengurangi keresahan yang terjadi. Dia pun menilai itu akan menjadi solusi yang menarik, dan akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemnaker ke depannya.

“Menarik juga itu.. ya kita punya PR untuk penciptaan lapangan kerja,” ucap dia.

Lebih lanjut, soal apakah pemerintah akan membuka lapangan kerja khusus bagi ormas agar tidak terus meresahkan, Yassierli menyebut penciptaan lapangan kerja tidak hanya untuk Ormas, melainkan untuk semua pencari kerja di Indonesia.

“Itu tidak hanya untuk ormas, untuk semua. Tingkat pengangguran kita kan 4,71%, dan itu PR kita bersama untuk kita bisa.. istilah saya itu create better jobs untuk insan pencari kerja di Indonesia,” jelasnya.

Yassierli memastikan pemerintah akan hadir untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik untuk mengurangi motivasi di balik aksi-aksi pemalakan tersebut.

Slot88